Belum lama ini kita dengar berita tentang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi memerbolehkan pejabat menggunakan mobil dinas untuk mudik. Banyak pro dan kontra yang terjadi atas berita ini. Sebagian besar beralasan bahwa mobil dinas itu ya milik pejabat, dan boleh dipergunakan untuk segala keperluannya. Namun, dari manakah mobil dinas itu berasal? Ya, benar sekali, dari pajak yang kita bayar tiap tahunnya.
Pemerintah membantah ini sebagai tindakan gratifikasi. Tetapi tetap saja, yang digunakan itu uang rakyat. Pejabat dengan enaknya menggunakan mobil dinas yang mewah, sedangkan rakyatnya berdesak-desakan dengan naik bus, kereta, kapal, dan bahkan banyak yang tidak mudik karena kendala biaya atau kehabisan tiket. Banyaknya calo dan penipuan juga mewarnai mudik di Indonesia setiap tahunnya. Inilah derita yang dirasakan oleh rakyat, dan para pejabat kebanyakan tidak mau tahu.
Selayaknya penggunaan mobil dinas untuk mudik tidaklah disarankan. Pasalnya mudik adalah kebutuhan pribadi dan bukan kepentingan negara. Atau mungkin sesekali para pejabat diwajibkan naik kendaraan umum ketika mudik. Lihat aja, sampai di mana mereka bisa tahan dengan hiruk pikuk seperti itu. Panas, menunggu lama, berdesakan, bahan ancaman kriminalitas ada di antara kita.
Namun, apalah daya kita sebagai rakyat. Mungkin selama ini kami sudah terlalu banyak dizalimi sehingg kami sudah kebal. Sudah mati rasa, sudah lelah mengutarakan aspirasi. Toh, kami juga hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Yang kuat akan menang, apakah ini negara kapitalis?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar